BERITA SINGASANA –Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tabanan tidak hanya merendam organisasi warga, tetapi juga meluluhlantakkan sejumlah infrastruktur vital. Data terbaru mencatat ada14 titik kerusakan jalan dan jembatanyang tersebar di berbagai kecamatan.
Kerusakan tersebut sebagian besar berupa bahu jalan yang longsor hingga jembatan yang amblas. Pemerintah Kabupaten Tabanan memperkirakan biaya terjadinya darurat mencapai Rp16,25 miliar , dan jumlah ini berpotensi meningkat setelah pendataan lanjutan.
Infrastruktur Vital Lumpuh
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Kawasan, dan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan, I Gde Made Partana , menegaskan bahwa kerusakan harus segera ditangani. Pasalnya, akses transportasi masyarakat terganggu, bahkan di beberapa desa sempat terlindungi.
“Setidaknya ada 14 titik kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir. Seluruhnya memerlukan penanganan segera agar aktivitas warga kembali normal,” ujar Partana.
Titik Kerusakan Terbesar
Berdasarkan laporan Dinas PUPRPKP, beberapa titik mengalami kerusakan yang cukup serius:

Baca Juga : Presiden Prabowo Tiba di Bali Usai Sampaikan Solidaritas ke Qatar
-
Jalan Gadungan–Dalang Anyar, Selemadeg Timur : bahu jalan longsor sepanjang 10 meter, biaya Rp50 juta.
-
Jalan Mangesta–Kedampal, Penebel : bahu jalan tergerus, estimasi Rp80 juta.
-
Jembatan Desa Banjaranyar, Kediri : longsor sepanjang 21 meter, diperkirakan memakan biaya Rp9 miliar.
-
Jembatan Munduk Paku–Pagbugan Kauh, Selemadeg Timur : jembatan amblas, biaya Rp6,4 miliar.
-
Jalan Mekayu–Pancoran, Desa Lalanglinggah : bahu jalan longsor 16 meter, Rp150 juta.
-
Desa Megati, Selemadeg Timur : longsor 20 meter, Rp200 juta.
-
Desa Marga, Kecamatan Marga : longsor 20 meter, Rp200 juta.
-
Desa Buwit, Kediri : jalan aspal terkelupas.
-
Desa Apuan dan Perean Kauh, Baturiti : kerusakan tambahan masih dalam pendataan.
Kerusakan paling parah terletak pada dua jembatan besar di Kediri dan Selemadeg Timur. Putusnya akses di jembatan ini membuat masyarakat harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh, sehingga aktivitas perekonomian terganggu.
Ancaman Anggaran Membengkak
Dari perhitungan sementara, total kebutuhan biaya perbaikan mencapai Rp16,25 miliar . Namun, pemerintah daerah belum bisa memastikan angka final karena survei lapangan masih berlangsung.
“Jumlah kebutuhan anggaran bisa berkembang lagi seiring pendataan lanjutan. Kami harus memastikan semua titik terdampak terdata dengan baik,” tambah Partana.







