Tabanan Menyesuaikan Target Pendapatan APBD 2025: Strategi Efisiensi untuk Kesejahteraan Masyarakat
NEWS SINGASANA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mencapai kesepakatan bersejarah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Momen kolaboratif ini menghasilkan keputusan strategis untuk menyesuaikan target pendapatan daerah menjadi Rp2,23 triliun, angka yang mengalami penurunan sekitar Rp12,7 miliar dari target APBD murni sebelumnya.
Latar Belakang Penyesuaian Anggaran: Sebuah Langkah Bijaksana
Penyesuaian target pendapatan ini bukanlah langkah mundur, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal dan realisme perencanaan yang patut diapresiasi. Dalam situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, langkah proaktif Pemkab Tabanan dan DPRD menunjukkan kedewasaan dalam mengelola anggaran daerah.
Proses penyesuaian ini merupakan hasil kajian dan pembahasan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan yang diajukan Pemkab Tabanan. Setiap angka dan alokasi dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Prioritas Utama: Kebutuhan Masyarakat dan Efisiensi Anggaran
Meskipun terjadi penurunan target pendapatan, komitmen Pemkab Tabanan terhadap kesejahteraan rakyat tidak berkurang sedikitpun. Plt. Sekretaris Dewan, I Made Agus Harthawiguna, menegaskan bahwa alokasi anggaran tetap diprioritaskan untuk program-program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Fokus utama dari perubahan ini adalah optimalisasi dan efisiensi belanja daerah,” jelas Harthawiguna. “Kami tidak mengurangi kualitas pelayanan, justru kami meningkatkan efisiensi agar hasil yang dicapai lebih maksimal.”
Baca Juga: Apple Developer Academy Bali Siap Cetak Talenta Digital Kelas Dunia
Selaras dengan Kebijakan Provinsi: Komitmen Lingkungan Hijau
Salah aspek penting dari perubahan APBD ini adalah keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan lingkungan. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk program-program yang mendukung gerakan bank sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Program bank sampah diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus menciptakan ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi masyarakat.
Visi Pembangunan Jangka Panjang: RPJMD sebagai Landasan
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menegaskan bahwa perubahan APBD ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah terhadap visi pembangunan yang telah ditetapkan.
