News Singasana – Gubernur Bali blusukan dan kantor menjadi pola kerja utama sepanjang tahun 2026. Gubernur Bali membagi waktu kerjanya secara terstruktur dengan menyeimbangkan agenda turun ke lapangan dan tugas administrasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan memperkuat pelayanan publik serta memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam skema kerja tersebut, Gubernur Bali mengalokasikan waktu satu minggu penuh untuk kegiatan blusukan ke kabupaten dan kota. Selama agenda blusukan, gubernur menemui masyarakat, pelaku usaha, tokoh adat, dan aparat desa. Ia mendengarkan langsung aspirasi warga terkait infrastruktur, pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan ini, gubernur ingin menangkap persoalan riil yang terjadi di lapangan.
Baca Juga : Arus balik Nataru terlihat di Bandara Ngurah Rai
Pada minggu berikutnya, Gubernur fokus menjalankan tugas kantor di pusat pemerintahan. Ia memimpin rapat koordinasi, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan kebijakan lanjutan berdasarkan temuan lapangan. Pola kerja ini memungkinkan pemerintah provinsi bergerak cepat dalam merespons permasalahan daerah.
Gubernur Bali blusukan juga menyasar kawasan pariwisata dan desa adat. Ia menilai sektor pariwisata memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi Bali. Dengan turun langsung, gubernur dapat memastikan program pengembangan pariwisata berkelanjutan berjalan selaras dengan pelestarian budaya dan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh pola kerja ini. Jajaran organisasi perangkat daerah menyesuaikan agenda agar koordinasi tetap berjalan efektif. Pemerintah berharap metode kerja ini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat kepercayaan publik.
Blusukan dan kantor sepanjang 2026 mencerminkan komitmen kepemimpinan yang responsif dan terbuka. Melalui pembagian waktu yang jelas, pemerintah provinsi ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Bali.
